gokiel arie

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menyayangkan aksi pelemparan batu pada sejumlah rumah jemaah Ahmadiyah di Desa Ciaruteun Udik, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang dilakukan warga, Jumat, 11 Maret lalu. Aksi ini dilakukan karena warga mencurigai salah satu rumah jemaah Ahmadiyah dijadikan tempat untuk shalat jumat, padahal sudah ada perda larangan aktivitas Ahmadiyah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkab Bogor.
Menurut salah satu pengacara publik LBH, Muhammad Isnur, aksi kekerasan pada Ahmadiyah terjadi karena para penyerang menggunakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dan perda pelarangan untuk melegitimasi kekerasan dan perusakan yang dilakukan.
”Ini terlihat dari dialog dan intimidasi yang dilakukan dengan mendalilkan SKB secara menyimpang dan tidak berdasar. Selain itu, mereka juga melegitimasi kekerasan ini dengan munculnya SK pelarangan di daerah. Statemen provokatif dan kebijakan diskriminatif serta inkonstitusional justru mendorong pelaku untuk lebih intens dan berani melakukan kekerasan,” kata Isnur saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (12/03/2011).
Pemerintah maupun pemda, lanjut Isnur, harusnya mengacu, membaca, dan bertindak sesuai dengan Konstitusi RI dan undang-undang yang jelas dan tegas memberikan penghormatan, perlindungan, dan juga pemenuhan hak-hak warga negara, terutama mereka yang dalam keadaan tertindas. Supremasi hukum dan sikap independen dari pemerintah dan aparat penegak hukum dibutuhkan untuk mengurangi, bahkan menghapus kekerasan terhadap Ahmadiyah.
”LBH Jakarta mencatat bahwa kekerasan terhadap warga Ahmadiyah yang juga merupakan warga negara RI semakin meningkat baik kuantitas maupun tingkat kekerasannya pascakeluarnya SKB tiga menteri. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum harus tegas menegakkan UU yang menjamin hak warga negara serta supremasi hukum tanpa pandang bulu, dan harus independen, lepas dari sandera dan tekanan siapa pun,” tutur Isnur.
Seperti yang diketahui, SKB tiga menteri yang diresmikan sejak 9 Juni 2008 mengundang kontroversi dan dianggap tidak tegas karena isinya justru meminta jemaah Ahmadiyah meninggalkan keyakinan yang sudah dianut bertahun-tahun. Beberapa perda pelarangan aktivitas jemaah Ahmadiyah kemudian dibuat dengan berpatokan pada SKB tiga menteri. Isi perda pun tidak jauh berbeda, mereka melarang segala bentuk aktivitas Ahmadiyah.

Sumber : http://nasional.kompas.com
Label: Tugas blog

Politikindonesia - Presiden AS, Barack Obama batal menelpon Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setelah kawat-kawat diplomatik AS yang melaporkan kepada Washington bahwa SBY dan keluarganya terlibat korupsi terkuak di media.

Harian Australia, The Sydney Morning Herald (SMH), Selasa (15/03) melaporkan, rencana pembicaraan telepon tersebut telah diatur sebelum harian SMH dan koran Australia lainnya, yaitu The Age, menerbitkan tuduhan-tuduhan dalam kawat-kawat diplomatik AS, Jumat lalu, yang diperoleh dari WikiLeaks.

Tuduhan-tudahan dalam kawat itu telah dibantah SBY dan sejumlah orang yang dikutip kawat-kawat itu sebagai sumber.

Disebutkan, Obama seharusnya menelepon SBY pada hari Jumat (11/03) tetapi "ketika kasus WikiLeaks tersebut mencuat, pembicaraan itu pun tidak terjadi" kata sumber harian tersebut. Pihak AS membatalkan rencana telepon setelah berdiskusi dengan para pejabat dari istana Presiden.

Masih menurut sumber itu, tujuan awal pembicaraan telepon itu adalah untuk membahas KTT Asia Timur yang akan datang, yang akan diselenggarakan di Indonesia.

Namun Juru Bicara Presiden RI, Teuku Faizasyah memastikan tidak adanya telepon itu. Teuku mengatakan, penjadwalan untuk telepon-telepon semacam itu sebuah hal yang biasa.

Meskipun demikian, hubungan AS-Indonesia telah tegang menyusul terbitnya kawat-kawat dan laporan-laporan bahwa SBY telah memerintahkan untuk menghentikan upaya penyelidikan korupsi terhadap Taufik Kiemas -suami mantan Presdien Megawati Soekarnoputri -, menggunakan badan intelijen untuk memata-matai saingan dan menerima dana dari pengusaha Tomy Winata yang kontroversial melalui seorang perantara.

Tak hanya itu, kawat-kawat tersebut juga mengatakan, Kristiani Herawati, istri SBY, menggunakan perannya "demi keuntungan pribadi dengan bertindak sebagai broker atau fasilitator untuk usaha bisnis'.

Pemerintah telah menyatakan bahwa tuduhan-tudahan dalam kawat-kawat itu sama sekali tak berdasar.


Sumber : http://www.politikindonesia.com
Label: Tugas blog

Politikindonesia - TNI siap membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kepolisian dalam penanganan kerusuhan atau kekerasan yang terjadi di wilayah Indonesia, termasuk potensi kerusuhan dan kekerasan yang terjadi akibat permasalahan yang berkaitan dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Demikian disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda TNI Iskandar Sitompul melalui rilis yang diterimapolitikindonesia.com, di Jakarta, Selasa (15/03).

Kapuspen TNI mengatakan, dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004 disebutkan tugas pokok TNI itu pada prinsipnya ada tiga, yaitu: menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan.


“Tugas pokok tersebut dilaksanakan melalui Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).”

Dalam OMSP, ujar Kapuspen, jika dirinci ada 14 butir tugas TNI. Salah satu tugas tersebut adalah membantu tugas Pemda, salah satunya adalah membantu mengatasi masalah konflik komunal.

Oleh karena itu, terkait dengan adanya permasalahan berkaitan dengan JAI dan adanya peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor: 12 tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang pelarangan kegiatan JAI, TNI di wilayah tersebut membantu Pemda bersama-sama dengan unsur Muspida lainnya bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia setempat melakukan sosialisasi peraturan Gubernur tersebut.

Sosialisasi dilakukan melalui cara-cara persuasif tanpa pemaksaan apalagi yang bersifat intimidasi dalam rangka mengatasi kemungkinan terjadinya konflik komunal.

Sumber : http://www.politikindonesia.com
Label: Tugas blog

Politikindonesia - Partai Golkar mempersilakan struktur kepengurusan Sekretariat Gabungan partai koalisi pemerintah dirombak, termasuk mengganti Ketua Harian Setgab Aburizal Bakrie. Namun Golkar mengingatkan pencopotan pengurus harus disertai dengan alasan kuat.
"Silakan saja, tak masalah," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Senin (14/03).

Namun, Idrus mempertanyakan alasan mengapa Ketua Umum Golkar Aburizal harus digusur dari kepengurusan Setgab. "Memangnya kenapa? Alasannya apa harus dicopot? Jangan karena dianggap kritis kemudian dicopot," ucap Idrus.

Menurut Idrus, setgab harus menjadi forum tempat kebijakan rancangan pemerintah dirumuskan dan diperdebatkan. Jangan dijadikan lembaga untuk melegalkan segala kebijakan pemerintah.

"Jangan tiba-tiba kami disodori kebijakan dan kemudian disuruh tanda tangan," kata Idrus yang juga anggota DPR Komisi II ini.

Sekretariat Gabungan dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sedangkan ketua harian disandang Aburizal Bakrie. Kemudian posisi sekretaris diserahkan kepada Syarief Hasan, politikus Partai Demokrat yang juga Menteri Koperasi.

Sebelumnya, Ketua Demokrat Didi Irawadi pada Jumat pekan lalu mengusulkan agar Aburizal Bakrie dicopot dari ketua harian Setgab. Didi menilai, posisi ketua harian lebih pantas disandang oleh politikus dari partai koalisi yang loyal. "Lebih baik Mas Anas (Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum) yang menjadi ketua harian," ujarnya.

Didi menilai penataan ulang Sekretariat tak cukup hanya dengan kontrak politik baru, namun juga harus diikuti dengan mengganti struktur kepengurusan setgab.


Sumber : http://www.politikindonesia.com
Label: Tugas blog

Politikindonesia - Serentetan pujian disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). SBY mengapresiasi kesetiaan dalam koalisi partai-partai pendukung pemerintah. Sikap PKB mencerminkan partai yang berakhlak dan berbudi pekerti.


Pujian itu disampaikan Presiden SBY saat membuka Musyawarah Kerja Nasional dan Forum Kerja Sama Program Legislatif-Eksekutif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tahun 2011 PKB di Jakarta, Selasa (15/03). “Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan (PKB) bersama saya. Kalau bicara koalisi, PKB amat konsisten."


Presiden menilai, dalam berbagai kesempatan PKB tetap mengkritisi pemerintah, kritis dengan penuh tanggung jawab dan tetap memegang etika. "Saya tahu di berbagai kesempatan PKB tetap kritis, mengkritisi pemerintah di komisi-komisi DPR, di daerah-daerah dan di berbagai forum yang lain. Kritis dan bertanggung jawab. Kritis dengan solusi, kritis untuk menuju keberhasilan, tapi tetap memegang teguh etika dalam berkoalisi," ujar Presiden.


Sementara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa PKB tetap berkomitmen mendukung pemerintahan SBY-Boediono hingga 2014. "PKB berkomitmen menyukseskan pembangunan nasional pimpinan SBY-Boediono hingga 2014. PKB akan bekerja keras menuju kemakmuran rakyat," ujar Muhaimin


Turut hadir dalam kesempatan itu, antara lain, Menteri Koordionator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Agama Suryadharma Ali, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman, dan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.


Salin itu hadir pula dalam Mukernas itu, antara lain KH Dimyati Rais dari Kendal, Habib Lutfi dari Pekalongan, KH Nawawi Abdul Jalil dari Pasuruan, KH Muzakki Syah dari Jember, dan KH Aziz Manonjaya dari Tasikmalaya dan pengurus di 33 DPW PKB se-Indonesia.

Sumber : http://www.politikindonesia.com
Label: Tugas blog

Politikindonesia - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali dituduh menerima uang suap. Tuduhan itu dilontarkan oleh terpidana kasus percobaan suap KPK Anggodo Widjojo. Dia menyebut telah memberikan uang Rp6 miliar untuk sejumlah pejabat KPK.

Hal itu dikemukakan Anggodo saat diperiksa sebagai saksi atas terdakwa Ari Muladi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Selasa (15/03). Ari menjadi terdakwa atas kasus yang sama dengan Anggodo, yang kini sudah menjadi terpidana. Yakni, mencoba menyuap pimpinan KPK serta menghalang-halangi penyidikan korupsi.

Anggodo mengaku, memberikan uang sebesar Rp6 miliar itu dengan maksud agar KPK itu menghentikan penyidikan terhadap kasus korupsi PT Masaro Radiokom dalam proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT).

"Semua uangnya, yang Rp6 M itu saya serahkan kepada Ade Raharja (Deputi Penindakan KPK). Khusus yang Rp1 miliar saya serahkan langsung ke Pak Chandra Hamzah (Wakil Ketua KPK), waktu itu ditemani Yulianto," aku Anggodo

Selain itu, ujar adik pemilik PT Masaro Anggoro Widjojo yang hingga kini basih buron itu, Ari Muladi bersedia mencabut dan memberikan keterangan yang bertolak dari kesaksiannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pertama asalkan dirinya memberi kompensasi.

Permintaan tersebut, sambung Anggodo, disampaikan langsung oleh pengacara Ari, Sugeng Teguh Santosa dalam pertemuan keduanya di Mabes Polri. "Pengacara Ari Muladi mengatakan, jika kliennya ingin kembali pada kronologis awal mau diberi konpensasi apa, mau kasih uang berapa?," kata Anggodo menirukan ucapan Sugeng.

Sumber : http://www.politikindonesia.com
Label: Tugas blog

Nama:Hari Aanggoro
Npm:34109171
Kelas:2 DB 07
Mata kuliah: pendidikan kewarganegaraan

Ketahanan Pada Aspek Ideologi

a. Konsepsi tentang ketahanan ideologi
Ideologi adalah suatu sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideologi juga tekandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa.
Pancasila merupakan ideologi nasional,dasar negara,sumber hukum, serta pandangan hidup bangsa indonesia. Pelaksanaan Obyektif ialah bagaimana pelaksanaan nilai yang terkandung dalam ideologi tersurat paling tidak bersirat dalam UUD 1945 . Pelaksanaan Subyektif ialah bagaimana nilai tersebut dilaksanakan oleh pribadi masing-masing dalam kehidupan sehari-
b. Pembinaan Ketahanan Ideologi
Untuk ketahanan ideologi perlu langkah pembinaan sebagai berikut :
1) Pengalaman sebagai ideologi secara obyektif dan subyektif terus dikembangkan serta ditingkatkan.
2) Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu direlevansikan dan diaktualisasikan nilai instrumentalnya.
3) Sensanti Bhinneka Tunggal Ika dan konsep wawasan nusantara yang bersumber dari pancasila harus dikembangkan dan ditanamkan dalam masyarakat.
4) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia harus dihayati dan diamalkan.
5) Pembangunan sebagai pengalaman pancasila,harus menunjukan keseimbangan fisik material dan mental spritual untuk menghindari materialisme dan sekularisme.
6) Pendidikan moral pancasila ditanamkan pada diri anak didik dengan cara mengintergrasikannya ke dalam pelajaran seperti; Pendidikan budi pekerti, bahasa indonesia dan kepramukaan
Pengaruh Aspek Politik

Politik Secara Umum
Politik berasal dari kata Politics dan atau Policy artinya berbicara politik akan mengandung makna kekuasaan (pemerintahan) atau juga kebijaksanaan. Pemahaman ini berlaku di indonesia dengan tidak memisahkan antara Politics dan Policy, sehingga kita menganut satu saham yaitu Politik.
Politik di Indonesia harus dapat dilihat dalam konteks ketahanan nasional ini, yang meliputi dua bagian utama yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri.


1. Politik Dalam Negeri
Politik dalam negeri ialah kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam suatu sistem, yang unsur-unsur nya terdiri dari struktur politik, proses politik, budaya politik, komuniksai politik dan partisipasi politik.
a. Struktur Politik merupakan wadah penyaluran pengambilan berupa kepentingan masyarakat dan sekaligus wadah dalam menjaring pemimpin nasional.
b. Proses Politik merupakan suatu rangkaian pengambilan keputusan tentang berbagai macam politik.
c. Budaya Politik merupakan pencerminan dari aktualisasi hak dan kewajiban rakyat dalam bermasyarakat.
d. Komunikasi Politik Merupakan suatu hubungan timbal balik antar berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Politik Luar Negeri
Politik luar negeri ialah salah satu sarana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antar bangsa.
a. Sebagai Bagian Integral Dari Strategi Nasional
Politik luar negeri merupakan proyeksi kepentingan nasional kedalam kehidupan antar bangsa.
b. Garis Politik Luar Negeri
Politik luar negeri indonesia adalah bebas dan aktif. Bebas dalam pengertian bahwa indonesia tidak memihak pada kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Aktif dalam arti tidak pasif.

3. Ketahanan Pada Aspek Politik
a) Hubungan luar negeri ditujukan untuk lebih meningkatkan kerjasama internasional di berbagai bidang atas dasar saling menguntungkan, meningkatkan citra positif indonesia di luar negeri.
b) Politik luar negeri terus dikembangkan menurut prioritas dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerja sama antar negara berkembang sesuai dengan kemampuan dan demi kepentingan nasional.
c) Citra positif Indonesia terus ditingkatkan dan di perluas antara lain melalui promosi, peningkatan diplomasi dan lobi internasional.
d) Perkembangan, perubahan dan gejolak dunia terus ditingkatkan diikuti dan di kaji dengan seksamaagar secara dini dapat diperkirakan terjadinya dampak negatif.
e) Langkah bersama negara berkembang untuk memperkecil ketimpangan dan mengurangi ketidak adilan dengan negara industri maju perlu ditingkatkan.